Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Perdes

  1. PERATURAN DESA BANYUPUTIH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017Pasal 1
    Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017Pasal 2
    Sistematika RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun sebagai berikut :BAB I    : PENDAHULUAN
    BAB II   : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    BAB III  : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN
    BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
    BAB V  : PENUTUPPasal 3
    Penjabaran RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

    Pasal 4
    Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan ini.

    Pasal 5
    Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuputih.

  2. PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANYUPUTIH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERKSKALA DESA DI DESA BANYUPUTIH:Pasal I
    ” Beberapa ketentuan dalam peraturan desa banyuputih nomor 1 tahun 2016 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa banyuputih (lembaran desa banyuputih tahun 2016 nomor 1), diubah sebagai berikut :
    1. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    Pasal 1
    kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi :
    a. Pengembangan pondok kesehatan desa (Ponkesdes) dan Pondok bersalin Desa (Polindes)
    b. Pengelolaan dan pembinaan pos pembinaan terpadu (Posbindu) melalui :
    1. Penyuluhan kesehatan
    2. pemantauan penyakit tidak menular
    3. gerakan hidup bersih dan sehat
    4. pemberian makanan tambahan (PMT)
    5. sosialiasi tentang penyakit tidak menular dan pencegahannya dan
    6. Pendeteksian dini penyakit tidak menular
    c. Pengeloalaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) melalui :
    1. layanan gizi untuk balita gizi buruk dan ibu hamil kurang gizi kronis (KEK)
    2. Kesehatan Reproduksi
    3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
    4. Penyuluhan Kesehatan
    5. Gerakan hidup bersih dan sehat
    6. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita dan
    7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
    d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
    e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktifdif di desa
    f.  pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi :
    1. pembangunan gedung PAUD
    2. Renovasi gedung PAUD
    3. Renovasi gedung TK
    4. Pengadaan sarana APE dalam dan APE luar
    5. Pengadaan meubeler PAUD
    6. Pengadaan buku-buku acuan untuk pendidik dan orangtua
    7. pengadaan buku cerita untuk anak
    8. pengadaan alat elektronik berupa speaker aktid dan dvd player
    9. pemberian beasiswa pada siswa sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dan
    10. pengembangan pendidikan kesetaraan berbasis desa (kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C)
    g. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa
    h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa
    i. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan
    j. Bina keluarga balita (BKB)

    2. ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    pasal 10
    (1) kewenangan lokal berskala desa dibidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi :
    a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
    b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dengan jenis kontruksi sederhana
    c. pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan permukiman, perumahan, industri dan halaman
    d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
    e. pembangunan energi baru dan terbarukan
    f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
    g. pengelolaan pemakamana desa dan petilasan
    h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
    i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
    j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi desa
    k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa
    l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa
    m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan dan
    n, pengembangan sarana dan prasarana produksi desa
    (2) pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. huruf g, dan huruf h dilakukan oleh desa setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD terkait.

    3. ketentuan pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    pasal 11
    kewenangan lokal berskala desa dibidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi :
    a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
    b. pengembangan usaha ekonomi mikro berbasis desa
    c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa seperti usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
    d. pembangunan dan pengelolaan keramba dan / atau jaring apung
    e. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
    f. pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa
    g. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan
    h. penetapan komoditas produk unggulan desa.

    4. ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    pasal 12
    kewenangan lokal berskala desa dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :
    a. pelestarian lingkungan hidup melalui :
    1. penghijauan
    2. perlindungan sumber mata air
    3. penanaman bibit buah sesuai kondisi desa
    4. pembersihan saluran irigasi
    5. lainnya sesuai kondisi desa
    b. pengelolaan persampahan desa

    5. ketentuan pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    pasal 14
    kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi :
    a. pengembangan seni budaya lokal
    b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
    c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
    1. kelompok tani
    2. kelompok seni budaya dan
    3. kelompok masyarakat lain di desa
    d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
    e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyrakat miskin, perempuan dan difabel
    f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa
    g. membantu melakukan pendataan kemiskinan di desa
    h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
    i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
    j. peningkatan kapasitas kelompok usaha melalui pelatihan usaha ekonomi desa
    k. pendayagunaan teknologi tepat guna dan
    l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
    1. kader pemberdayaan masyarakat desa (kader posyandu balita, kader lansia, dan posbindu )
    2. karang taruna desa
    3. kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
    4. kader bina keluarga balita (BKB)
    5. kader bina keluarga remaja (BKR)
    6. kader bina keluarga lansia (BKL)
    7. kader keluarga berendana (KB)
    8. kelompok usaha ekonomi profuktif
    9. kelompok perempuan
    10. kelompok tani
    11. kelompok masyarakat miskin
    12. kelompok pengrajin
    13. kelompok pemherhati dan perlindungan anak
    14. kelompok pemuda
    15. kelompok/sanggar seni budaya lokal
    16. kelompok/ sanggar belajar (pusat kegiatan belajar masyarakat/PKBM) dan
    17. kelompok lain sesuai kondisi desa.

    Pasal II
    ” Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa banyuputih.”

  3. PERATURAN DESA TENTANG PERUNAHAN ATAS PERATURAN DESA BANYUPUTIH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTATNG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2017

    Pasal I
    Lampiran Peraturan Desa Banyuputih Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kera Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaga Desa Banyuputh Tahun 2016 Nomor 4), diubah sehingga menjadi sebagaimana tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

    Pasal II
    Peratturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penmpatannya dalam Lembaran Desa Banyuputih

  4. PERATURAN DESA BANYUPUTIH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG AGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

    Pasal 1
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut

    Pasal 2
    Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

    Pasal 3
    Kepala Dsa menetapkan Peraturan Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan ini.

    Pasal 5
    Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ii dalam Lembran Desa Banyuputih oleh Sekretaris Desa.

Skip to toolbar